Demokrasi sudah menjadi konsensus politik dunia modern dalam ikhtiar penyelenggaraan pemerintahan negara. Baik sebagai sistem ataupun proses, demokrasi dalam dekade – dekade belakangan dianggap sebagai yang terbaik dibandingkan dengan sistem atau proses politik lainnya. Hal ini cukup beralasan karena demokrasi dianggap lebih mengedepankan aspek manusiawi dan kemanusiaan. Demokrasi juga dapat menghindari adanya penyalahgunaan dari kesewenang- wenangan terhadap kekuasaan sebagaimana disebutkan oleh Giovanni Sartori: “a system in which no one can choose himself, no one can invest him self with the power to rule, therefore, no one can arrogate to himself unconditional and unlimited power“.

Akan tetapi, demokrasi sebagai hasil kreativitas manusia tidak berarti hampa atas kritik dan gugatan. Banyak pihak yang secara terang-terangan menyatakan permusuhannya atas demokrasi. Demokrasi memang tidak utuh sempurna. Dan, fakta sejarah menyebutkan bahwa demokrasi pernah tercatat sebagai biang keladi atas terjadinya beberapa kesemerawutan sistem di beberapa negara di berbagai belahan dunia. Hittler, diktator Jerman, terpilih secara demokratis dalam sebuah masyarakat Jerman yang terdemoralisasi. Soeharto juga konon terpilih dengan sistem ini. Apalagi saat kepala daerah harus dipilih melalui sistem demokratis (PILKADA), semakin banyak pemimpin di negeri kita yang justru memanfaatkannya untuk memperkaya diri sendiri, memperkuat pengaruh trah, dan memuluskan segala ambisi politik. Yang namanya demagog, penghasut, orang gila, pemimpi, dan pemimpin berdarah dingin, telah dan mungkin akan menjadi pemimpin lewat sistem ini (Farabi Faqih:2004).

Pemilihan Umum sebagai Anak Kandung Demokrasi

Di Indonesia, semangat berdemokrasi sudah ada sejak awal kemerdekaan. Sebagai sebuah negara yang terlahir dengan cita-cita luhur berdikari, Indonesia telah berkali-kali mengganti sistem demokrasinya. Nilai-nilai demokrasi memang bisa dimaknai secara berbeda-beda tergantung pada isu-isu yang tengah hadir mewarnai kehidupan suatu bangsa. Essensi demokrasi adalah kekuasaan rakyat (government of rule by the people). Oleh karenanya, selama suara rakyat (vox populi) masih dianggap sebagai suara tuhan (vox dei), maka disanalah nafas demokrasi berhembus. Keragaman penafsiran ini bisa terlihat dari cara pandang pemerintahan Soekarno dalam konsep ‘Demokrasi Terpimpin’ yang jelas berbeda dengan cara pandang pemerintahan Soeharto dengan “Demokrasi Pancasila”-nya.

Vox Populi Vox Dei sebagai jargon sistem demokrasi, bagaimanapun, telah dan akan “memaksa” rakyat untuk turut serta dalam aktivitas pemerintahan. Fungsi kontrol merupakan fungsi utama yang dimainkan oleh mereka. Suara mereka amat berarti demi keberlangsungan sistem pemerintahan secara demokratis yang berarti jauh dari pengaruh diktator dan hanya mengikuti selera golongan tertentu saja. Suara rakyat tersebut didulang saat pemilihan umum dilaksanakan. Pemilihan umum sebagai “anak kandung demokrasi” berperan sebagai alat pelaksanaan demokratisasi di bidang politik.

Pemilihan umum sudah selayaknya disebut sebagai pesta rakyat. Meskipun tidak dapat dipungkiri kenyataan bahwa seringkali rakyat hanya  menjadi  objek permainan sesaat para elit politik di saat kampanye, namun setidaknya dalam pemilihan umum tersebut, partisipasi rakyat untuk menentukan masa depan  benar- benar bernilai tinggi. Pemilu seharusnya menjadi momentum dimana rakyat benar- benar menjadi “raja” di negeri sendiri.

Apatisme Publik Sebagai Sesuatu yang Lazim Namun Berbahaya

Banyak kalangan yang pesimis terhadap pemilu sehingga melahirkan gelombang apatisme terhadap pelaksanaan pemilu tersebut. Persis seperti yang dialami oleh masyarakat kita akhir-akhir ini ketika pemilihan umum semakin dekat. Hal ini memang sudah menjadi fenomena musiman menjelang pelaksanaan pemilu. Fenomena apatisme publik ini tak lepas dari pola perilaku elektoral rakyat Indonesia sendiri yang kerap kali terjebak dalam politik pragmatis. Politik pragmatis, menurut Aboeprijadi Santoso, tidak hanya menandai sikap sebagian rakyat, tapi justru menjadi ciri pula dari ego politisi partai ataupun kontestan pemilu yang mengejar jabatan lewat kemenangan dalam pemilu.

Dalam pelaksanaan demokrasi, apatisme publik yang ditunjukkan oleh masyarakat kita menggambarkan suramnya masa depan. Melukiskan ketidakberdayaan mereka dalam menentukan sendiri masa depan. Seolah- olah pasrah menggantungkan segala asa kepada orang lain yang belum tentu ia kenal dalam menentukan pemimpinnya. Padahal, demokrasi seharusnya dipandang sebagai wujud pelaksanaan amanah. Baik amanah rakyat untuk memilih pemimpin demi kebaikan mereka semua, ataupun amanah pemimpin terpilih untuk mengayomi rakyat yang telah memilihnya. Dengan sikap yang pesimistik, bisakah amanah yang besar seperti kesempatan memilih dan dipilih dalam pemilu bisa ditepati?

Pemilu sebagai sebuah realitas politik merupakan alat atau sarana menuju demokrasi sehingga sikap pesimis dan apatis masyarakat terhadap pemilu bisa saja dianggap penghalang proses demokratisasi dalam negeri ini. Apa pasal? Suara konsituen, walaupun hanya satu orang, jelas membawa dampak yang siginifikan pada hasil pemilu secara keseluruhan. Sikap apatis dari masyarakat justru beresiko pada timbulnya efek negatif atas penyelenggaran pesta demokrasi itu sendiri.  Siapa yang akan bertanggungjawab jika kemudian terpilih pemimpin yang bejat, berwatak preman, demagog, penghasut ataupun orang gila?  Adalah tanggung jawab dari kita semua untuk mengantisipasinya. Demokrasi butuh kesiapan, integritas, dan juga kecerdasan.

Ahmad Syalabi Mujahid
Penulis adalah guru di SMA DARUL MUHAJIRIN Praya

kirim ke teman | versi cetak